Berikut cara mengecek penerima bansos Rp 300 ribu lewat login dtks.kemensos.go.id dan input NIK serta nama. Setelah tahu dapat bantuan, segera cairkan bansos Rp 300 ribu di kantor pos dengan membawa surat undangan serta KTP atau KK. Diketahui, bansos senilai Rp 300 ribu tersebut dicairkan setiap sebulan sekali untuk satu keluarga.
Bantuan ini disalurkan melalui PT Pos Indonesia selama empat bulan, mulai Januari, Februari, Maret, dan April. Target penerima bansos Rp 300 ribu sebesar 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) seluruh Indonesia. Masyarakat dapat mengecek secara mandiri apakah namanya ada dalam penerima bansos Rp 300 ribu.
Cara paling mudah selain datang ke kantor desa adalah login di dtks.kemensos.go.id lewat HP masing masing. Lalu masukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang ada di KTP atau KK. Yang harus diketahui, tidak harus kepala keluarga yang mengecek apakah namanya terdaftar sebagai penerima bantuan.
Istri atau atau anak bisa mengecek daftar penerima asalkan masih terdaftar dalam satu Kartu Keluarga (KK). Buka laman dtks.kemensos.go.id atau klik link . Pilih ID Kepesertaan yang diinginkan
Masukkan Nomor Kepesertaan dari ID yang dipilih, bila menggunakan NIK maka masukkan nomor NIK Masukkan Nama yang sesuai dengan ID yang dipilih Masukkan dua kata yang tertera dalam kotak boks captcha Klik "Cari".
Setelah itu, pada layar akan muncul keterangan nomor ID yang diinput, apakah ID tersebut terdaftar atau tidak di DTKS. Surat undangan tersebut diberikan desa melalui ketua RT masing masing dan memuat informasi penerima. Mulai dari nama penerima bansos Rp 300 ribu, NIK, nomor BST, barcode, serta jumlah bansos yang akan diterima.
Termasuk persyaratan apa saja yang harus dibawa saat pengambilan bansos Rp 300 ribu di kantor pos. Penerima bansos Rp 300 ribu wajib membawa KTP el atau Kartu Keluarga (KK) serta surat undangan yang dibagikan. Kemudian, wajib memperhatian ketentuan pencegahan Covid 19 dengan menggunakan masker serta mencuci tangan sebelum masuk ke area kantor pos.
Biasanya, kantor pos memiliki jadwal tersendiri untuk pencairan bantuan agar menghindari kerumunan. Oleh karenanya, masyarakat diminta datang pada waktu yang telah ditetapkan. Setiba di kantor pos, penerima wajib menunggu giliran untuk mencairkan bansos Rp 300 ribu.
Setelah menunjukkan KTP atau KK serta surat undangan, petugas akan men scan barcode pada surat undangan. Masyarakat akan langsung mendapat bansos Rp 300 ribu. Petugas akan memfoto satu per satu penerima bansos sebagai bukti bahwa yang bersangkutan sudah mencairkan bantuan tersebut.
Tidak ada potongan apapun saat mencairkan dana bansos Rp 300 ribu di kantor pos. Kemensos menggandeng Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) untuk menyalurkan program perlindungan sosial bagi warga penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). Oleh karena itu, NIK akan sangat membantu dalam penanganan warga PMKS, agar verifikasi bisa dilakukan dengan tepat.
Menteri Sosial Tri Rismaharini mengatakan, data NIK dan KTP elektronik dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menjadi bagian penting untuk diintegrasikan dalam proses verifikasi yang sekarang dilakukan Kemensos. "Kepemilikan KTP elektronik dengan NIK menjadi mutlak karena saat ini bantuan pemerintah diberikan kepada warga yang membutuhkan sesuai dengan alamat dan KTP," kata Risma dalam keterangannya, Rabu (13/1/2021). Namun menurutnya pendataan warga marginal ini bukan perkara mudah, sebab banyak di antara mereka yang belum memiliki KTP el.
Sebagian dari warga marginal mengaku tidak paham cara mengurus KTP el, karena dikira harus membayar, dan sebab sebagainya. Oleh karena itu, Kemensos dan Ditjen Dukcapil mengadakan layanan jemput bola perekaman data KTP el kepada sekitar 136 warga marginal di Gedung Aneka Bhakti Kemensos, Jakarta, Rabu (13/1/2021). Upaya yang dilakukan pemerintah ini diharapkan dapat memberikan akses bantuan agar mereka bisa segera keluar dari kemiskinan.
"Kami juga tidak salah administrasi karena pasti alamat dan NIK nya," kata mantan Wali Kota Surabaya tersebut. Sementara itu, Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh menyatakan pihaknya mencari solusi yang paling mudah, dan tidak menimbulkan masalah hukum sehingga tujuan program perlindungan sosial bagi warga PMKS itu bisa tercapai. "Saran saya bereskan dulu semua yang warga marginal yang datanya sudah jelas ada dalam data base kependudukan Dukcapil,” kata Zudan.
Dirjen Zudan mengatakan dari 136 warga marginal yang ada, sebanyak 49 warga sudah ada datanya dan langsung dicetakkan KTP el mereka. Ke 49 warga marginal itu setelah diverifikasi nama serta tempat dan tanggal lahirnya cocok datanya di database kependudukan Dukcapil. KTP el yang sudah dicetak di kantor Dukcapil pun sudah habis dibagikan di lokasi acara.
Selanjutnya sebanyak 68 warga PMKS itu sudah dicek secara biometrik dan demografi, yakni dengan mencocokkan sidik jari, irish mata di database Dukcapil. Hasilnya, sebanyak 15 warga yang cocok datanya langsung dicetakkan KTP el nya kemudian langsung diserahkan pada yang bersangkutan. "Selanjutnya, sebanyak 17 warga ada datanya dalam SIAK dilanjutkan perekaman," kata Zudan.
"Sedangkan sisanya memerlukan verifikasi yang lebih mendalam untuk mengecek apakah yang bersangkutan sudah terdata dengan nama lain, atau benar benar belum terdata," lanjutnya.
